DPR MINTA KPU MAKSIMALKAN ANGGARAN

06-06-2011 / KOMISI II

 

Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih memaksimalkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang tercakup dalam program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, dengan mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat rutin.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, Senin,(6/6)

“Terhadap pagu indikatif tahun anggaran 2012 KPU sebesar Rp. 1,110 triliun lebih, maka Komisi II DPR meminta KPU untuk menyusun kembali rincian anggaran, kegiatan dan program tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komisi II DPR,”kata Ganjar.

Mengenai usulan anggaran tahun anggaran 2012 oleh Bawaslu sebesar Rp. 98.140 miliar, tambah Ganjar, dimana rinciannya telah disampaikan kepada Komisi II DPR, akan dibahas lebih lanjut pada RDP yang akan datang.

Sedangkan, lanjut Ganjar, terkait dengan usulan anggaran Bawaslu tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 116,223 miliar lebih dan hanya disetujui Rp. 49,494 miliar lebih oleh Kementerian Keuangan, maka Komisi II DPR melalui pimpinan DPR akan mengirim surat kepada Kementerian Keungan untuk mempertanyakan masalah tersebut.(nt)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...